Bentar, kalau suatu barang yang normalnya haram bisa mengobati atau dipakai untuk keperluan medis, bukankah menjadi halal? Misalnya morfin.
-
Pokaż ten wątek
-
W odpowiedzi do @kopiganja
Bius sebenernya haram karna ngehilangin kesadaran, tapi karna tujuannya medis jadi boleh. Cuma kalo soal vaksin selain penggunanya sadar, punya kapasitas memilih, serta produksi vaksin memiliki alternatif untuk dibuat secara halal, maka wajib ada pertimbangan kehalalannya
2 odpowiedzi 0 podanych dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @baryoism
Kalau penundaan yang tidak perlu akibat menunggu proses sertifikasi halal menimbulkan korban jiwa—sedangkan nyawa manusia adalah perkara darruriyah dalam maqasid—tidakkah proses sertifikasi halal itu sendiri menjadi haram dan mengalahkan segala argumen yang lain?
1 odpowiedź 0 podanych dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @kopiganja
Vaksin ditujukan untuk orang yang sehat, baru terinfeksi asimptomatik, dan sudah sehat pasca terinfeksi. Bukan yang sedang sakit atau mengalami gejala Sehingga tingkat kedaruratannya bukan pada nyawa tapi pada peningkatan jml orang2 yang akan terinfeksi selama masa sertifikasi
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych -
W odpowiedzi do @baryoism @kopiganja
Poin pentingnya sebenernya bukan soal halal haramnya sertifikasi halal vaksin. Tapi regulasi dimana pemerintah tidak membebaskan masyarakatnya untuk memilih menggunakan vaksin yang belum disertifikasi halal berdasarkan keyakinan dan tafsiran mereka soal hal ini
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych -
W odpowiedzi do @baryoism
Satu orang yang divaksin dapat mencegah orang lain tertular, berpotensi menyelamatkan nyawa. Perlindungan nyawa adalah hal yang paling utama dalam maqasid. Cukup sampai di situ mestinya. Hal-hal kayak begini bahkan ngga ada di Arab Saudi lho.
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych -
W odpowiedzi do @kopiganja
Betul, jadi urgensinya sebenernya bukan perlu atau tidaknya sertifikat halal. Tapi regulasi pemerintah yang membebaskan masyarakatnya menggunakan vaksin yang belum disertifikasi Pilihan gak bisa dipaksakan baik itu dari mereka yang meyakini bahwa sertifikasi halal itu perlu
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych -
W odpowiedzi do @baryoism
Untuk apa pemerintah perlu membebaskan masyarakat menggunakan vaksin yang belum bersertifikat halal? Itu kan domain MUI, lembaga non-pemerintah, dan fatwa sifatnya non-binding secara hukum bagi masyarakat. Bukannya pemerintah mengatur via BPOM?
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych -
W odpowiedzi do @kopiganja
Yang jadi masalah, MUI gak akan mengeluarkan sertifikasi halal sebelum BPOM mengeluarkan izin edar. Dual hal itu berkesinambungan dan memiliki problematika hambatan yang sama, waktu
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych -
W odpowiedzi do @baryoism @kopiganja
Sehingga pemerintah juga seharusnya membebaskan masyarakatnya menggunakan vaksin ybs walaupun belum keluar izin edar bpom dengan alur logika yg sama soal urgensi
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych
BPOM kan memutuskan soal keamanan, pertimbangan nyawa, bukan soal kehalalan dan konten babi.
-
-
W odpowiedzi do @kopiganja
Baik bpom dan mui posisinya sama, institusi penghambat distribusi yang dalemnya orang you-know-lah dengan pengetahuan, birokrasi, dan regulasi yang you-know-lah Ga bisa kemudian BPOM dianak emaskan karena gov representative yg ngasesi safety seakan BPOM gak bermasalah ini-itunya
1 odpowiedź 0 podanych dalej 1 polubiony - Pokaż odpowiedzi
Nowa rozmowa -
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.