Utk kalangan aktivis HAM tentu wacana utk merekonstruksi norma kebebasan informasi dlm era post truth ini mjd isu yg sensitif dan bisa jd pro kontra. Mnrt sy kita hidup di dunia yg dinamis, hrs mampu menyesuaikan perkembangan kalau tdk kita tertinggal.
-
Pokaż ten wątek
-
Dalam teori hukum HAM internasional ada norma right to know the truth. Dgn merujuk pd konsep kewajiban negara utk melindungi hak asasi warga negaranya maka memberikan jaminan perlindungan atas right to know the truth jg mjd tanggung jwb negara.
1 odpowiedź 4 podane dalej 5 polubionychPokaż ten wątek -
Konsep yg konvensional memang melarang negara utk menghalangi akses terhadap informasi dengan alasan apapun, termasuk dilarang memidana pengguna kanal kebebasan informasi. Tp apakah konsep konvensional tsb masih relevan di era post truth?
1 odpowiedź 4 podane dalej 8 polubionychPokaż ten wątek -
Oleh krn itu sy mengajukan wacana diskusi dgn human rights scholars lainnya ttg penyesuaian peran negara dlm isu kebebasan informasi dalam kaitannya pemberian jaminan perlindungan atas right to know the truth di era post truth. Kek judul skripsi/thesis ya.
4 odpowiedzi 5 podanych dalej 13 polubionychPokaż ten wątek -
W odpowiedzi do @taufikbasari
Ngga terlalu rumit kok, bro. HAM ngga melindungi hoax. Membatasi akses terhadap informasi dalam situasi genting untuk mencegah eskalasi dengan alasan keamanan yang kuat dan dilakukan sesuai hukum dan dalam waktu terbatas tidak bertentangan dengan norma HAM.
2 odpowiedzi 73 podane dalej 96 polubionych -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Salah kaprah itu kalau ada yang menggangap HAM melarang negara untuk membatasi akses terhadap informasi "dalam keadaan apa pun". Akses terhadap informasi bukan non-derogable right. SANGAT BOLEH dibatasi.
3 odpowiedzi 56 podanych dalej 54 polubione -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
a) bukannya right to truth itu dlm konteks hak korban? bahaya ga sih kl pemerintah diberi blanket duty 'melindungi rakyat dari yang salah?' (b) bukan kah derogation mewajibkan ada pengumuman keadaan darurat yg resmi? (c) scr umum, apa pembatasan hrs dilakukan dgn hukum pidana?
1 odpowiedź 0 podanych dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @avie_nabs @taufikbasari
a) i) Betul. Jadi kira-kira dengan membatasi bandwidth untuk mencegah eskalasi karena peredaran pesan mobilisasi kubu rusuh dilakukan, terutama, via platform WA, apakah pemerintah telah konsisten? Dalam pembatasan bandwidth ini, "korban"-nya siapa, Vi? a) ii) ...
1 odpowiedź 0 podanych dalej 1 polubiony -
a) ii) Betul. Bahaya kalau pemerintah diberi blanket duty untuk "melindungi publik dari yang salah" tanpa checks and balances. Itu kenapa prosedurnya masih harus dibenahi. Apakah dalam peristiwa kemarin pemerintah melakukan pembatasan secara arbitrary?
2 odpowiedzi 0 podanych dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
arbitrary kan artinya sewenang-wenang, yang salah satu karakteristiknya extra legal... memakai UU apakah kita melakukan pembatasan ini?
#benerannanya Sejujurnya gue memang ngeri karena kita secara sistemis ga beres... jadi kalau gini2an dibiarkan, dia menjadi preseden yg merusak2 odpowiedzi 0 podanych dalej 1 polubiony
Ya. Hence, ini test case menarik. Gue sejujurnya ingin tau seperti apa legal framework kita hari ini. Dugaan gue, mungkin pada belum sempat mikirin sejauh ini ya karena ada di urutan bawah skala prioritas. Dengan adanya preseden ini, mungkin bisa dinaikkan prioritasnya?
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.