Utk kalangan aktivis HAM tentu wacana utk merekonstruksi norma kebebasan informasi dlm era post truth ini mjd isu yg sensitif dan bisa jd pro kontra. Mnrt sy kita hidup di dunia yg dinamis, hrs mampu menyesuaikan perkembangan kalau tdk kita tertinggal.
-
Pokaż ten wątek
-
Dalam teori hukum HAM internasional ada norma right to know the truth. Dgn merujuk pd konsep kewajiban negara utk melindungi hak asasi warga negaranya maka memberikan jaminan perlindungan atas right to know the truth jg mjd tanggung jwb negara.
1 odpowiedź 4 podane dalej 5 polubionychPokaż ten wątek -
Konsep yg konvensional memang melarang negara utk menghalangi akses terhadap informasi dengan alasan apapun, termasuk dilarang memidana pengguna kanal kebebasan informasi. Tp apakah konsep konvensional tsb masih relevan di era post truth?
1 odpowiedź 4 podane dalej 8 polubionychPokaż ten wątek -
Oleh krn itu sy mengajukan wacana diskusi dgn human rights scholars lainnya ttg penyesuaian peran negara dlm isu kebebasan informasi dalam kaitannya pemberian jaminan perlindungan atas right to know the truth di era post truth. Kek judul skripsi/thesis ya.
4 odpowiedzi 5 podanych dalej 13 polubionychPokaż ten wątek -
W odpowiedzi do @taufikbasari
Ngga terlalu rumit kok, bro. HAM ngga melindungi hoax. Membatasi akses terhadap informasi dalam situasi genting untuk mencegah eskalasi dengan alasan keamanan yang kuat dan dilakukan sesuai hukum dan dalam waktu terbatas tidak bertentangan dengan norma HAM.
2 odpowiedzi 73 podane dalej 96 polubionych -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Salah kaprah itu kalau ada yang menggangap HAM melarang negara untuk membatasi akses terhadap informasi "dalam keadaan apa pun". Akses terhadap informasi bukan non-derogable right. SANGAT BOLEH dibatasi.
3 odpowiedzi 56 podanych dalej 54 polubione -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Apalagi dalam situasi seperti kemarin. Ketika Negara sebagai pemangku kewajiban HAM tidak melakukan apa pun untuk mengendalikan situasi, termasuk membatasi bandwidth untuk mencegah peredaran hoax, lalu situasinya bereskalasi, Negara justru akan ada dalam risiko melanggar HAM.
1 odpowiedź 25 podanych dalej 31 polubionych -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Maaf ya. Justru yang lagi koar-koar bahwa pembatasan akses informasi semasa rusuh kemarin itu adalah pelanggaran HAM sama sekali ngga paham konstruk teorinya dan tidak punya pisau analisis yang memadai.
1 odpowiedź 61 podanych dalej 63 polubione -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Kemungkinan ini adalah orang-orang yang sama yang menggunakan istilah "Kejahatan HAM masa lalu" yang tidak bisa membedakan mana HAM, mana perbuatan pidana, dan bahwa pelanggaran HAM yang belum tuntas tidak bisa dibilang "masa lalu" seolah ada tanggal kadaluarsanya.
1 odpowiedź 21 podanych dalej 21 polubionych -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Camkan: 1) Tidak ada yang namanya "Kejahatan HAM". HAM beda dari pidana. 2) Tidak ada yang namanya "Pelanggaran HAM Berat". Kalian ditipu perumus UU HAM kita yang sengaja ngga mau pakai istilah "Kejahatan Internasional" beberapa hari menjelang PBB bikin ICT for Timor-Leste. 3) ..
1 odpowiedź 22 podane dalej 31 polubionych
3) Tidak ada yang namanya "Pelanggaran HAM Masa Lalu". "Pelanggaran HAM Masa Lalu" yang belum diselesaikan oleh Negara adalah juga Pelanggaran HAM Masa Kini, dan setiap aktor Negara yang bertanggung jawab, Presiden pun, terus menjadi pelanggar HAM selagi persoalannya belum kelar.
-
-
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Terakhir, kepada para esjewe: Kalian kuatkanlah kerangka teorinya dulu sebelum ngebacot. Bhay.
4 odpowiedzi 23 podane dalej 23 polubione -
W odpowiedzi do @kopiganja @taufikbasari
Bang, kalo bikin beginian di quote RT aja napa bang, biar yang lain bisa pada liat.
1 odpowiedź 0 podanych dalej 0 polubionych
Koniec rozmowy
Nowa rozmowa -
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.