Ketika fenomena post truth mendompleng kemajuan teknologi informasi ini mengusai kehidupan manusia maka perlu penyesuaian norma hukum dan HAM terkait peran negara dlm isu kebebasan informasi. Negara bertgjwb melindungi warganya dr post truth.https://twitter.com/AlissaWahid/status/1132491117604294658 …
-
-
Salah kaprah itu kalau ada yang menggangap HAM melarang negara untuk membatasi akses terhadap informasi "dalam keadaan apa pun". Akses terhadap informasi bukan non-derogable right. SANGAT BOLEH dibatasi.
-
Apalagi dalam situasi seperti kemarin. Ketika Negara sebagai pemangku kewajiban HAM tidak melakukan apa pun untuk mengendalikan situasi, termasuk membatasi bandwidth untuk mencegah peredaran hoax, lalu situasinya bereskalasi, Negara justru akan ada dalam risiko melanggar HAM.
- Pokaż odpowiedzi
Nowa rozmowa -
-
-
Yang hendak dilindungi bkn hoaks tapi hak atas informasi. Hoaks itu konsekuensi logis dr katakanlah seorang polisi bergaji Rp6 juta tapi rekeningnya segendut Rp6 miliar. Ketidakpercayaan. Bahkan ketidakpercayaan pada polisi dlm memberantas korupsi melahirkan lembaga baru: KPK.
Dziękujemy. Twitter skorzysta z tych informacji, aby Twoja oś czasu bardziej Ci odpowiadała. CofnijCofnij
-
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.
