Ambang masuk dalam politik Indonesia itu (dibuat) tinggi sekali. Mungkin masalahnya ada di desain negara yang unitarian. Mungkin sudah saatnya kita menimbang kembali bentuk alternatif, misalnya federal. "Persatuan Indonesia" itu kan bisa macam-macam bentuknya.
-
Pokaż ten wątek
-
W odpowiedzi do @kopiganja
Aturan hukum Otda dan otsus itu kan sebenarnya federalisme banci. Bangsa ini memang peragu & mendua hati. Ingin mendapat fasilitas negara seperti sosialis tapi pengen kaya kayak kapitalis. Pengen bebas mengatur administrasi wilayah tapi masih minta ditetekin uang pusat
1 odpowiedź 6 podanych dalej 4 polubione -
W odpowiedzi do @monodikotil
Indeed. Cuma gue ngga setuju pakai istilah "banci", karena para banci itu (transgender) rata-rata berani banget menjalankan hidup di tengah stigma dan diskriminasi. Pakai istilah "cemen" aja..
2 odpowiedzi 0 podanych dalej 2 polubione -
W odpowiedzi do @kopiganja
Kemudian Otda/Otsus ini bikin level Provinsi benar-benar mubazir. Kepala daerahnya dipilih, tapi kayak ngga punya kuasa, bahkan konon berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ngapain ada Pilgub, kalau gitu?
2 odpowiedzi 2 podane dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @kopiganja
Lalu bayangkan biaya penyelenggaraan pemilihan dan ongkos politik (serta imbalan yang diharapkan, dan jejaring patron-klien yang tercipta) di 500-an Kabupaten/Kota. Pilkadanya ada, tapi aturan campaign financing kita kendor dan gak jelas.
1 odpowiedź 0 podanych dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @kopiganja
I say: 1) Spin off more provinces (e.g. Gayo, Tapanuli, Cirebon, Cilacap, Banyuwangi, Sumbawa), give them more power; 2) Promote those that qualify as federal states (otonomi asimetris); 3) Make kabupatens more municipal. Some rural/forested areas directly under province.
2 odpowiedzi 2 podane dalej 1 polubiony -
W odpowiedzi do @kopiganja
4) Allow local parties everywhere (e.g. Partai Aceh) and independent candidates. This should disrupt the current oligarchic political model that results in the exact opposite of democracy: minions towing party line, rather than politicians accountable to their constituents.
1 odpowiedź 2 podane dalej 1 polubiony
5) Make political financing transparent and require tax disclosure: people have the right to know who sponsors their politicians, how they made their money, their assets and liabilities, and if all taxes have been paid properly 
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.