Penyelesaian secara politik yang berujung pada sesesi Papua dari NKRI jelas berada di luar koridor diskusi tentang HAM. Jika yang dimaksud adalah hak atas penentuan nasib sendiri, itu sebetulnya bisa dilakukan dalam koridor demokrasi.
Dan jangan salah, perilaku kolonial (elit penguasa) ini bukan cuma terlihat di Papua, tapi nyaris di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Papua mungkin justru lebih "beruntung" dibanding, misalnya, Suku Sakai di Riau yang ngga bisa protes ketika tanahnya diserobot perkebunan.
-
-
Di sinilah HAM menjadi benang merahnya. Ketika kita menggantikan penguasa kolonial, menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri dan mendirikan NKRI dengan DNA HAM dalam idelogi Negara, apakah kita sudah benar-benar setia dengan visi kemerdekaan itu?
-
Pertanyaan yang sama juga berlaku bagi para sesesionis Papua yang berkeras untuk keluar dari NKRI dengan dalih HAM: apakah negara baru yang diimpikan memang akan menghormati, melindungi dan menegakkan HAM warganya kelak ...
- Pokaż odpowiedzi
Nowa rozmowa -
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.