Kalau argumen itu memang argumen mutlak, tentu dari dulu UN dan Indonesia gak perlu menyepakati referandum. Ngapain? Kan sudah ada argumen tersebut? Tapi argumen itu dibantah dengan referandum. Simple, kan?
-
-
Pokaż ten wątek
-
The rest is history, on how the act of free choice was not organised by abiding to the principle of “one man one vote”.
Pokaż ten wątek -
Tahun 1963, UN menyerahkan pengelolaan Papua pada RI. Kalau argumen yang saya sebut di atas sudah paripurna, tentu gak butuh lagi referandum. Dari Belanda udah serahkan Papua ke UN, dari UN kasih ke Indonesia. Cukup, kan? Faktanya, tidak.
Pokaż ten wątek -
Intinya, kenapa Papua sekarang ada di bawah NKRI? Karena UN menerima hasil referandum 1969. Alasan Papua sesama jajahan Belanda cuma semacam “push factor” dari Indonesia aja. Ini membuat opsi “ikut Indonesia” menjadi sah, ketika disandingkan dengan opsi “merdeka”.
Pokaż ten wątek -
Berarti sah dong, ya? Secara legal internasional sah. Tapi secara keadilan, tentu ini gak begitu saja bisa diterima. Karena, tidak one man one vote. That’s how it all began. Plus, the Freeport issue.
Pokaż ten wątek -
Keseluruhan proses Pepera ini, terutama dijiwai oleh watak Orba. Bukan salah Jokowi kalau Papua masuk jadi bagian NKRI dengan cara tersebut. Itu cara-cara Orba. Dan kita sudah sepakat sejak reformasi untuk meninggalkan sebagian besar warisan Orba. What? Not this? Ok. Got it.
Pokaż ten wątek -
-
Apa aja argumen Soeharto dan tim-nya saat itu? Dimulai dengan statement presiden Soeharto di foto di bawah ini:pic.twitter.com/q9oXe7wj00
Pokaż ten wątek -
Nowa rozmowa -
-
-
Uti possidetis juris, newly formed independent state SHALL inherit the territory of its former colony. Itu prinsip hukum internasional. Bukan cuman argumen, malih.
Dziękujemy. Twitter skorzysta z tych informacji, aby Twoja oś czasu bardziej Ci odpowiadała. CofnijCofnij
-
Wydaje się, że ładowanie zajmuje dużo czasu.
Twitter jest przeciążony lub wystąpił chwilowy problem. Spróbuj ponownie lub sprawdź status Twittera, aby uzyskać więcej informacji.