LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Dukung layanan bantuan hukum gratis dengan berdonasi melalui SIMPUL LBH Jakarta

Non-Governmental & Nonprofit Organization linktr.ee/lbhjakartaBorn April 1, 1971Joined April 2011

4,924 Following

101.8K Followers

LBH JAKARTA’s Tweets

Pinned Tweet

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 18

Hi, Simpul! Merchandise LBH Jakarta kini hadir kembali, lho. Kamu bisa terlibat dalam perjuangan memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat dengan cara membeli produk yang kami jual. Pembelian hanya tersedia melalui shopee.co.id/lbhjakarta Yuk! Sebelum kehabisan 😊

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 31

Laporkan kerugian yang kamu alami ke pengaduan@bantuanhukum.or.id atau datang langsung ke kantor LBH Jakarta di Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat.

"Mari kita bersama-sama menyalurkan kemarahan kita atas kebijakan yang bermasalah ini." Saleh Al Ghifari, Pengacara Publik LBH Jakarta, Twitter Space "Blokir Kominfo Sesi 2" #SaveDigitalFreedom #BlokirKominfo

0:27

7.2K views

324

Pemblokiran situs internet dan aplikasi tersebut telah melahirkan apa yang disebut sebagai otoritarianisme yang memanfaatkan kuasa digital dalam rangka mengendalikan teknologi sebagai alat melindungi kepentingan (digital authoritarianism) Selengkapnya di bantuanhukum.or.id

982

2,319

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 30

sedang berlangsung! #BlokirKominfo

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 30

Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom LBH Jakarta di Jalan Diponegoro No 74 Menteng, Jakarta Pusat. Atau email ke pengaduan@bantuanhukum.or.id #BlokirKominfo

826

2,420

Show this thread

Topics to follow

Carousel

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 30

LBH Jakarta mengajak kepada seluruh konten kreator, digital developer dan berbagai pihak yang dirugikan akibat Permenkominfo No 5/2020 untuk mengadukan kerugian-kerugian yang dialami termasuk represi kebebasan di ranah digital akbat kebijakan ini. #BlokirKominfo

663

13.5K

30.7K

Jadi untuk kamu yang ingin ikut bersama-sama menambah wawasan tentang hukum, HAM dan demokrasi jangan sampai terlewatkan! Untuk link pendaftaran kamu bisa mengaksesnya di bit.ly/FormulirPendaf Sampai berjumpa di KALABAHU 43 teman2! #Kalabahu43 #Satukangerakanlawanbersama!

PENDAFTARAN KALABAHU 43 SUDAH DIBUKA! Buat kamu yang gak sabar menanti-nanti Kalabahu LBH Jakarta, hari ini pendaftaran KALABAHU 43 resmi dibuka loh. Pendaftaran dimulai dari tanggal 29 Juli 2022 sampai 19 Agsutus 2022 yah.

Agenda selanjutnya adalah Sidang Pembacaan Pledoi pada Kamis (04/08) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa antara lain supaya Majelis Hakim memutuskan: 1. Alpius Wenda terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan; 2. Alpius Wenda dijatuhkan pidana penjara 1 tahun.

Kamis (28/07), telah berlangsung Sidang Pembacaan Tuntutan pada kasus Penangkapan Alpius Wenda di Aksi menolak DOB Papua dan Papua Barat yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2022.

@LBHMasyarakat

#TolakDOBPapua

1:25

1.3K views

Koalisi menilai terkait dengan Kematian Brigadir Joshua yang menjadi sorotan publik beberapa belakangan ini tentu perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi Polri untuk menyelesaikannya selengkapnya di bantuanhukum.or.id

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 26

Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat menjalani sidang perdana Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian. Namun, sidang tersebut ditunda ... Selengkapnya di bantuanhukum.or.id

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 25

COMING SOON KALABAHU 43!!! Siapa yang udah enggak sabar untuk daftar Kalabahu 43? komen dikolom komentar yuk #kalabahu43 #satukangerakanlawanbersama!

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 22

Agenda selanjutnya adalah Sidang Pembacaan Tuntutan dan mendengarkan keterangan Ahli pada Kamis (28/07) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pemeriksaan 4 saksi, ditemukan fakta bahwa para peserta aksi dipukul terlebih dahulu oleh Aparat Kepolisian. Selain itu, mereka juga telah menyampaikan pemberitahuan aksi ke Polda Metro Jaya namun tidak diberikan surat tanda terima.

Kamis (21/07), telah berlangsung Sidang Pemeriksaan Saksi A de Charge pada kasus Penangkapan Alpius Wenda di Aksi menolak DOB Papua dan Papua Barat yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2022 #TolakDOBPapua

1:33

450 views

LBH Jakarta mendesak Presiden membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan memastikan tidak ada impunitas dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J Selengkapnya di bantuanhukum.or.id

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 21

Agenda selanjutnya adalah Sidang Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti yang akan berlangsung pada Senin (25/07) di PN Jakarta Pusat.

"Ada dakwaan yang error in procedure tapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim," ucap Teo Reffelsen, Pengacara Publik LBH Jakarta.

Hakim menjelaskan bahwa Eksepsi dari terdakwa dianggap tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima. Padahal, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak Terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan.

1:09

81 views

Kamis (21/07), telah berlangsung Sidang Pembacaan Putusan Sela di kasus Dugaan Salah Tangkap Penyandang Disabilitas pada Aksi Menolak Perpanjangan Jabatan Presiden yang berlangsung 11 April 2022 lalu. #SalahTangkap

1:35

377 views

Anak muda harus bergerak. Anak muda harus bersuara untuk masa depan!

Untuk mencapai sebuah kebijakan politik yang berkeadilan, penjangkauan suara anak muda harus mencapai akar rumput, sehingga solusi atas segala permasalahan lingkungan dan pencegahan krisis iklim bisa tercapai

Suara-suara anak muda merupakan generasi yang akan menerima dampak dari pengrusakan lingkungan yang dilakukan sekarang. Suara anak muda untuk mencegah kerusakan lingkungan terus digaungkan dan disebarluaskan.

Pawai damai hari ini untuk menyuarakan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi konsekuensi "nyata" dari krisi iklim yang terjadi akibat eksploitasi alam, hutan, lahan dan laut yang terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur.

Kamis (21/07), anak-anak muda yang tergabung dalam pawai Youth20ccupy: Voice of The Future melakukan pawai damai di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. #suaramasadepan

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu (03/08) dengan agenda penyerahan Kesimpulan Awal terkaiy kompetensi absolut mengadili oleh Pengadilan. Tetap dukung dan ikuti perkembangan sidang Gugatan Warga Negara perkara Pinjaman Online ini di sosial media LBH Jakarta.

Rabu (20/07), telah berlangsung Sidang Pembuktian Awal Citizen Lawsuit Pinjaman Online dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli. Kali ini Ahli dihadirkan dari Pihak Tergugat (Tergugat V/Otoritas Jasa Keuangan) dengan pemeriksaan dilakukan secara virtual. #CitizenLawSuit

2. Hentikan proses penunjukan dan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 3. Berhentikan seluruh Penjabat Kepala Daerah yang dilantik, sesuaikan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang baru dengan Peraturan Pelaksana.

Tuntutan dari KOPAJA pada Surat Banding Administratif yang disampaikan hari ini masih sama dengan tuntutan sebelumnya, yaitu: 1. Presiden membuat Peraturan Pelaksana sesuai UU 10/2016

Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan 3 maladministrasi terkait Penunjukan Penjabat Kepala Daerah.

Berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan UU 10/2016, Pemerintah seharusnya membuat Peraturan Pelaksana sebelum mengangkat Penjabat Kepala Daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan situasi yang terjadi saat ini.

Mendagri menyampaikan bahwa Penunjukan Penjabat Kepala Daerah sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan dan tidak menerima Keberatan yang disampaikan oleh KOPAJA pada Surat Keberatan Administratif 4 Juli 2022 lalu.

1:18

71 views

Rabu (20/07), Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Banding Administratif ke Presiden sebagai respon atas surat balasan dari Mendagri. #KeadilanUntukSemua #PenjabatKepalaDaerah

1:31

639 views

Buku riset LBH Jakarta UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksanaanya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pekerja sudah dapat diunduh gratis di bantuanhukum.or.id #bantuanhukumuntuksemua

117

LBH JAKARTA

@LBH_Jakarta

Jul 18

"Banyak sekali pasal-pasal yang mengkriminalisasi rakyat yang mau menyampaikan pendapatnya," ujar Ravina, BEM Jentera. Selain itu, Theo Nicholas dari BEM Universitas Indonesia juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak menolak RUUKUHP yang bermasalah ini.

Minggu (17/07), Aliansi Nasional Reformasi RKUHP melakukan Pawai #SemuaBisaKena di Car Free Day, Bundaran HI. Beberapa warga menyampaikan pendapat mereka mengenai betapa berbahayanya RUUKUHP dan mengapa kita semua harus turut serta dalam menyuarakan #TolakRUUKUHP.

1:44

787 views

Show this thread